Friday, July 31, 2015

Harmonisasi Mayoritas dan Minoritas

Oleh: Khairil Miswar 

Bireuen, 26 Juli 2105

Ilustrasi. Sumber Foto: blogs.warwick.ac.uk
Apa yang terjadi di Tolikara Papua pada Hari Raya Idul Fitri 1436 H beberapa hari lalu merupakan ujian berat bagi kaum muslimin Indonesia. Toleransi dan saling menghargai satu sama lain tidak hanya merupakan perintah agama, tapi juga telah diatur rapi dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tapi sayang, keakraban umat yang selama ini terjaga baik di Papua telah dirusak oleh tangan-tangan jahil segelintir anak negeri.

Pasca insiden pembakaran tersebut, berbagai informasi pun disajikan oleh media, khususnya via online. Ada yang menyebut insiden Tolikara hanya hoax belaka dan ada pula yang memberi komentar miring bahwa aksi brutal tersebut disebabkan oleh Speaker. Berkembang pula informasi bahwa sebelum terjadinya pembakaran Mesjid dan beberapa bangunan lainnya telah beredar surat dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) tentang pelarangan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan juga pelarangan jilbab bagi wanita muslimah. Di sisi lain, ada juga pihak yang terkesan “mengalihkan isu” dengan menyebut aksi pembakaran tersebut dipicu oleh tindakan TNI/Polri yang melakukan penembakan terhadap massa. Akhirnya isu HAM (penembakan) pun berhembus, padahal aksi pembakaran rumah ibadah justru merupakan pelanggaran HAM “terbesar”.

Di sebalik itu berkembang pula informasi bahwa insiden Tolikara diduga melibatkan misionaris asing. Melihat kondisi politik Papua yang tidak stabil sepenuhnya seperti daerah lain di Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM), maka dugaan keterlibatan misionaris asing memang patut dipertimbangkan. Artinya, bisa saja insiden tersebut sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu agar tercipta kegaduhan politik di tanah Papua. Sebagai anak bangsa, tentunya kita tidak bisa menutup mata atas realitas politik di Papua. 

Namun demikian, hukum tetap harus ditegakkan, karena kejahatan tetaplah kejahatan, siapa pun pelakunya. Artinya, jangan hanya karena pertimbangan politik lantas pemerintah mengabaikan penegakan hukum. Informasi terakhir, para tokoh agama di Tolikara telah menyatakan berdamai dan saling minta maaf. Tentunya, sikap saling memaafkan ini patut diapresiasi oleh semua pihak. Namun demikian, penegakan hukum tetap harus dilaksanakan. Begitu juga halnya dengan dugaan keterlibatan pihak asing, ini juga harus diusut tuntas oleh pemerintah. Bertebarannya bendera Israel di tanah Papua sebagaimana dilansir oleh beberapa media juga harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat Indonesia adalah negara berdaulat. Sebagai bagian dari NKRI, sudah semestinya tanah Papua bebas dari pengaruh asing. 

Hegemoni Mayoritas

Terlepas dari dugaan keterlibatan asing dan juga kondisi politik tanah Papua, insiden Tolikara beberapa waktu lalu juga tidak bisa dipisahkan dari klaim mayoritas dan minoritas. Sebagaimana telah maklum, bahwa tanah Papua dihuni oleh mayoritas Kristen, adapun Islam dan agama lainnya adalah minoritas. Kondisi ini tentu berbeda jauh dengan Aceh, di mana Islam menjadi agama mayoritas, sedangkan Kristen dan agama lainnya berada dalam posisi minoritas.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, rasa superior mayoritas dan sikap inferior minoritas memang tidak dapat dihindari. Dalam satu komunitas, kubu mayoritas cenderung bersikap ego dalam rangka mempertahankan hegemoni. Sebaliknya, pihak minoritas cenderung terdesak dan bahkan tertindas dengan dominasi mayoritas.

Terusirnya muslim Rohingya dari Myanmar merupakan contoh terbaru dari derasnya hegemoni mayoritas (Budha) sehingga pihak minoritas (Rohingya) menjadi terdesak akibat dikriminasi dan kekerasan. Kondisi ini mengakibatkan muslim Rohingya terapung di tengah lautan dan akhirnya sebagian dari mereka ditolong oleh para nelayan Aceh. 

Namun demikian, dalam beberapa kasus, tidak selamanya mayoritas bersikap ego, dan tidak selamanya pula minoritas tertindas. Artinya, kondisi ideal masih mungkin untuk diciptakan, di mana mayoritas dan minoritas bisa hidup berdampingan secara harmonis. Potret keharmonisan mayoritas dan minoritas di antaranya dapat dilihat pada saat umat muslim menguasai Spanyol (Andalusia) di masa lalu. Ketika itu, pemerintahan Islam di Spanyol memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pihak minoritas (Yahudi dan Nasrani). Pada saat Islam berkuasa di Spanyol, tidak terjadi pemaksaan agama kepada umat Kristen maupun Yahudi. Hal ini berbeda 180˚ ketika Kristen berkuasa di Spanyol. Pada saat Spanyol kembali dikuasai oleh raja-raja Kristen, umat Islam menjadi terdesak dan ditindas.

Jika ditelisik lebih jauh, pergesekan antara mayoritas dan minoritas tidak hanya terjadi lintas agama, tetapi juga antara sekte-sekte dalam agama. Sebut saja konflik Sunni dan Syi’ah yang masih berlangsung sampai sekarang. Di wilayah-wilayah mayoritas Sunni, sekte Syi’ah hidup dalam keadaan “terjepit”. Demikian pula di wilayah yang dikuasai oleh Syi’ah, gologan Sunni juga tidak bebas dalam bergerak. Bahkan di internal Sunni pun terjadi gesekan antara golongan Asy’ariyah dan Salafiyah. Demikian juga gesekan antara Mazhab Fiqih Syafi’iyah dan non Syafi’iyah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Golongan mayoritas akan cenderung melakukan segala upaya untuk mempertahankan hegemoni agar tidak tergusur oleh keberadaan minoritas. Hal ini tentunya dapat dimengerti, karena jika golongan mayoritas bersikap lengah dan membiarkan minoritas mengembangkan sayapnya, maka bukan tidak mungkin dalam rentang waktu tertentu kondisi akan berbalik. Dalam hal ini, kasus Andalusia (Spanyol) masih relevan untuk dijadikan contoh. Sikap toleransi berlebihan yang ditunjukkan oleh penguasa muslim telah salah diartikan oleh pihak Kristen. Akhirnya, seiring perjalanan waktu secara perlahan kekuasan Islam di Spanyol mulai dikikis oleh pengaruh Kristen. Dan akhirnya, kekuasan Islam tumbang, digantikan dengan kekuasaan Kristen yang intoleran.

Firdaus AN (1991), dalam bukunya, menyebut bahwa Nasrani merupakan agama yang sangat gencar menjalankan misinya untuk memurtadkan orang Islam dari agamanya. Firdaus menyebutkan sebuah contoh seperti yang terjadi di daerah Flores, di mana seratus tahun yang lalu (pada tahun 1991) mayoritas penduduknya beragama Islam, namun akibat misi Nasrani, sekarang kenyataannya menjadi terbalik. Flores yang dulunya mayoritas Islam kini menjadi mayoritas Khatolik dan Islam menjadi minoritas.

Di sisi lain, keberadaan muslim sebagai mayoritas di negeri ini adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun di beberapa tempat seperti di Bali dan Papua, Islam adalah minoritas, namun secara nasional Islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian, dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita dituntut untuk bersikap toleran dan saling menghargai satu sama lain. Sikap toleransi akan membuat kita hidup harmonis. Sebaliknya, sikap intoleran justru akan memecah belah anak bangsa. Semoga saja insiden Tolikara menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wallahul Musta’an.

Artikel ini sudah diterbitkan di Harian Waspada Medan

Share this article :


No comments:

Post a Comment